Perkuat Sinergi Antarinstansi, BMKG Sumsel Hadiri Rapat Koordinasi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Sumatera Selatan
Palembang, 24 Juni 2026 – BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan yang diwakili oleh Koordinator Bidang Observasi, Masagus Ismail Zulfiandy, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Isu Keamanan dan Keselamatan Laut di Perairan Sumatera Selatan berdasarkan RPJMN 2025–2029. Kegiatan berlangsung pada Rabu (24/6/2026) mulai pukul 09.00 WIB di Aston Palembang Hotel & Conference Center.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain unsur DPRD Provinsi Sumatera Selatan, TNI, POLRI, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, kementerian dan lembaga terkait, termasuk BMKG, BASARNAS, BRIN, BNN, Badan Karantina Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), PT Pelindo Regional 2 Palembang, serta instansi lainnya.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Sumatera Selatan. Selain membahas berbagai dinamika isu maritim yang berkembang, rapat juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung implementasi kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Dalam kesempatan tersebut, kehadiran BMKG menegaskan komitmen untuk terus mendukung penguatan sistem keamanan dan keselamatan maritim melalui penyediaan informasi meteorologi dan klimatologi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung keselamatan pelayaran, mitigasi potensi bencana hidrometeorologi, serta pengelolaan aktivitas di wilayah perairan Sumatera Selatan secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang semakin erat antarinstansi, diharapkan terwujud tata kelola keamanan dan keselamatan laut yang lebih terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
